Harap Tunggu

Komisi - Komisi
Diposting : 13 Nov 2018 Pukul 17:41:06 oleh Admin | 1159 x dibaca

Komisi :

  • Komisi dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan DPRD Kabupaten Tanah laut terbagi dan dibentuk menjadi 3 (tiga) Komisi. Jumlah anggota Komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan pada permulaan tahun sidang dan Pimpinan Komisi terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
  • Komisi DPRD terdiri dari :
  1. Komisi I : Bidang Hukum, Pemerintahan dan Sumber Daya Alam;
  2. Komisi II : Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
  3. Komisi III : Bidang Keuangan dan Pembangunan.
  • Pembidangan Masing-Masing Komisi yaitu :
  1. Komisi I bidang Hukum, Pemerintahan dan Sumber Daya Alam meliputi :
  • Sekretariat Daerah
  • Sekretariat DPRD
  • Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  • Komunikasi dan Informatika
  • Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  • Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
  • Kesatuan Bangsa dan Poltik
  • Perhubungan
  • Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  • Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  • Inspektorat
  • Kelurahan
  • Kecamatan
  • Badan Pertanahan Nasional
  • Badan Narkotika Nasional
  • BPKP
  • Organisasi Masyarakat dan LSM
  • Kepolisian
  • Komisi Pemilihan Umum
  • Pertambangan/Energi
  • Penerangan/ Pers
  • Kejaksaan
  • Pengadilan
  1. Komisi II Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat meliputi :
  • Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan
  • Kepemudaan dan Olahraga
  • Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan
  • Ketahanan Pangan dan Perikanan
  • Perpustakaan dan Kearsipan
  • Pendidikan dan Kebudayaan
  • Tenaga kerja dan Perindustrian
  • Pariwisata
  • Kesehatan
  • Penanggulangan Bencana Daerah
  • Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
  • Palang Merah Indonesia (PMI)
  • Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
  • Praja Muda Karana (PRAMUKA)
  • Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
  • Departemen Agama
  • Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
  • Kehutanan dan Kelautan
  1. Komisi III Bidang Keuangan dan Pembangunan meliputi :
  • Pekerjan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
  • Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu
  • BUMN, BUMD dan Perusahaan Daerah
  • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  • Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
  • Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  • Pendapatan Daerah
  • Perpajakan
  • Pertamina
  • Perusahaan Listrik Nasional
  • Perbankan
  • Gapensi

Komisi mempunyai tugas :

  1. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  2. Melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan DPRD;
  3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
  4. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau mayarakat kepada DPRD;
  5. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
  6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
  7. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
  8. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengan pendapat;
  9. Mengajukan usul dan saran kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan
  10. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi, sebelum KUA dan PPAS disyahkan, terlebih dahulu dibahas dalam rapat komisi yang membidanginya.