Harap Tunggu

Badan Pembentukan Peraturan Daerah
Diposting : 13 Nov 2018 Pukul 18:07:14 oleh Admin | 274 x dibaca

Badan Pembentukan Peraturan Daerah :

Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD yang dahulu lebih dekenal sebagai Badan Legislasi Daerah.

DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Pembentuk Peraturan Daerah menurut perimbangan dan pemerataan jumlah jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan pada permulaan Tahun Sidang. Badan Pembentuk Peraturan Daerah sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Fraksi yang ada di DPRD yang merupakan perwakilan dari masing-masing Fraksi DPRD dan maksimal setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD Kabupaten Tanah Laut.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah bertugas :

  1. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah berseta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
  2. Koordinasi untuk penyusunan program Pembentukan Peraturan Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
  3. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
  4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
  5. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar proritas rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
  6. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi  muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus.
  7. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
  8. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggota DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.